People’s Alliance for Citarum (ARUM) is a network of Civil Society Organizations and Individual who concern upon the livelihood of Citarum River, so that this river could be used for the people’s welfare, as mandated on Indonesian Constitution article 33 (UUD 1945). ARUM has done monitoring to ICWRMIP since February 2008, and have contacted our National Planning Bureau, Ministry of Public Works, Office on Citarum River (BBWS), and also ADB management as efforts in gaining information related to the ICWRMIP planning of project implementation.
Tag: citarum
Press Release; “Management is not effective, ADB is delaying the loan disbursement for Citarum River project (ICWRMIP) “
The eyes of the international and national levels are currently focused on the Citarum as the longest “dustbin” in the world and need of immediate action. Unfortunately, the government’s program to rehabilitate the Citarum watershed is still in an unclear orientation, even tends tmerely securing the water supply for Jakarta. ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) as one way to address these issues has been designed by the National Development Planning Agency (Bappenas) and Asian Development Bank (ADB) since 2005. Subsequently in December 2008, the ADB Board of Directors approved funding scheme (read: debt) amounted to 500 million USD. The program is being divided into 4 tranches for the next 15 years through Multitranche Financing Facility (MFF). In 2009, the first tranche of the loan of Rp. 50 billion was disbursed.
Siaran Pers; “Pengelolaan tidak Efektif, ADB menunda kucuran hutang untuk proyek Citarum (ICWRMIP)”
Mata dunia Internasional dan nasional saat ini sedang tertuju pada Citarum sebagai “tempat sampah” terpanjang di dunia dan membutuhkan upaya perbaikan segera. Sayangnya, program yang dilakukan pemerintah dalam merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum masih tidak jelas orientasinya, bahkan terindikasi hanya semata-mata untuk mengamankan pasokan air bersih bagi operator swasta pengelola layanan air minum Jakarta. ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) sebagai salah satu cara untuk menjawab persoalan tersebut telah dicanangkan oleh Bappenas dan Asian Development Bank (ADB) sejak tahun 2005. Selanjutnya pada tahun Desember 2008, Dewan Direktur ADB menyetujui skema pendanaan (baca: hutang) sebesar 500 juta USD.
Tarum Barat Sepanjang 53 Km akan Direhab dengan Dana ADB
Saluran Tarum Barat sepanjang 52 kilometer akan direhabilitasi dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Namun, rehabilitasi baru akan dimulai setelah kurang lebih 1.300 kepala keluarga (KK) yang menempati bantaran sungai direlokasi lebih dulu.
Petisi; Pesan untuk Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB): Agar tidak menyetujui ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program) sampai terjadi perbaikan-perbaikan yang terukur.
Petisi
Pesan untuk Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB): Agar tidak menyetujui ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program) sampai terjadi perbaikan-perbaikan yang terukur.
Dokumen-dokumen pelindung dan persiapan proyek tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan ADB sendiri. Resiko sosial jauh lebih besar daripada potensi keuntungan dari rencana hutang ini.
Press Release; After 42 years of ADB, rights violations still happens:The Resettlement Plan toward 872 households in Karawang and Bekasi for ICWRMIP is the evidence
The appointment of Boediono as vice president candidate simply emphasized that SBY administration has chosen neo-liberal path campaigned by international financial institutions such as Asian Development Bank (ADB) and World Bank (WB). The decision brought to Indonesia’s dependency on debts, while not all projects funded by those debts are effective and profitable. One of the debt-based projects being monitored is ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program), a Citarum river basin management project that will soon receive US$500 million loan from ADB.
42 tahun ADB berdiri, pengabaian terhadap hak tetap terjadi:Rencana penggusuran 872 Kepala Keluarga di Karawang dan Bekasi untuk ICWRMIP adalah buktinya
Penunjukkan Boediono sebagai calon Wakil Presiden oleh SBY, semakin meneguhkan bahwa kepemimpinan SBY memilih jalan neo-liberal yang diusung oleh kekuatan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia (WB). Yang pada akhirnya menyandarkan pembangunan negeri ini terus-menerus pada kucuran utang. Padahal tidak setiap proyek yang didanai utang tepat sasaran dan bermanfaat. Salah satu proyek utang yang sedang dipantau dan berpotensi bermasalah adalah ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program), proyek pengelolaan DAS Citarum yang akan mendapat kucuran dana utang sebesar 500 juta USD dari ADB.
Menggadaikan Citarum untuk Jakarta
Di dalam penjelasan tertulis tentang ICWRMIP, ADB menjelaskan, rehabilitasi Kanal Tarum Barat adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air Citarum, yang memasok delapan puluh persen kebutuhan air bersih penduduk Jakarta. Di samping itu, rehabilitasi Kanal Tarum Barat juga akan memasok kebutuhan industri dan lahan pertanian seluas 52.800 hektare di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
Ringkasan Eksekutif: An Assessment of the Draft Resettlement Plan and other Safeguard Preparations of the Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP): Project Loan Number: 37049 INO
ARUM telah melakukan penilaian kolektif atas ICWRMIP berdasarkan misi pencari-fakta, pertemuan dengan tim pengelola proyek ADB, meninjau dokumen-dokumen proyek, studi materi lain yang relevan termasuk kebijakan-kebijakan ADB. Tujuan dari penilaian (assessment) ini adalah untuk mengidentifikasikan potensi dampak dari ICWRMIP, terutama fase I, terhadap penghidupan mereka yang langsung maupun tidak langsung terkena dampak
Press Release; “Public Goods need Public Accountability”
Water crisis in Indonesia has become a burden to Indonesian People. Water has become a luxurious product which you have to pay to get it. This condition reflected from testimonies of urban people, such as Umi from Bekasi stated “In order to get clean water, I have to pay Rp1000,- up to Rp. 2000,- per bucket, that I usually use for cooking only. While I use salty water for taking a bath and washing”.