debtWATCH Indonesia

APMDD Statement on the 54th Annual Meeting of the Asian Development Bank

APMDD Statement on the 54th Annual Meeting of the Asian Development Bank

At this 54th annual meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank, we challenge the leadership and staff of the ADB to reflect seriously on its legacy. For more than five decades, the ADB has left a trail of projects that have met strong and persistent resistance from citizens’ groups and peoples movements in many countries across the region. These projects have led to the displacement of communities and brought harm to health, livelihoods and environment.

Net-Zero Emission No Later Than 2050: No Goal is Too Ambitious, No One is Left Behind

Net-Zero Emission No Later Than 2050: No Goal is Too Ambitious, No One is Left Behind

21st April 2021, The Thamrin School Summit: Indonesia Civil Society View on Climate Crisis is
held -with representatives from 40 organizations and individuals attended and presented their views. On
behalf of the attendees, we would like to congratulate President Joe Biden and the other World Leaders
for convening the Leader Summit on Climate. It is in our view that the meeting is timely and crucial in
ensuring the global and consolidated efforts as stipulated in Paris Agreement five years ago.

[Press Release] 48 organizations urge JICA and ADB to abandon plans to finance the Hin Kong gas power project in Thailand

48 organizations from more than 15 countries announced a joint statement calling for the Japan International Cooperation Agency (JICA) and Asian Development Bank (ADB) to reject financing the Hin Kong gas power project in Thailand. This project seeks to construct a 1,400 megawatt gas-fired power plant in Muang District of Ratchaburi Province, which will lock in greenhouse gas emissions and stifle the just transition to renewable energy that is needed to address the climate crisis.

Butuh Regulasi Khusus Lindungi Hak-hak Kolektif Perempuan Adat

Butuh Regulasi Khusus Lindungi Hak-hak Kolektif Perempuan Adat

pengetahuan perempuan adat untuk mengelola danau di wilayah adatnya secara kolektif perlu dilindungi. Untuk itu, penguasaan kolektif perempuan adat yang membentuk keadaban dan peradaban masyarakat adat perlu diakui dan dihormati sebagai hak yang secara eksplisit wajib dimuat dalam RUU Masyarakat Adat.

Pentingnya Penjaminan Perlindungan Hak Perempuan Adat Dalam Kebijakan Pembangunan

Pentingnya Penjaminan Perlindungan Hak Perempuan Adat Dalam Kebijakan Pembangunan

Perempuan Adat akan terus melantangkan suaranya untuk memastikan bahwa budaya tidak hanya digunakan sebagai symbol dan seremonial semata dengan mendorong tersedianya kebijakan baik melalui Undang-Undang Masyarakat Adat dan aturan lainnya yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Perempuan Adat.

PEREMPUAN AMAN : Pemerintah Harus Perhatikan Perempuan Adat

PEREMPUAN AMAN : Pemerintah Harus Perhatikan Perempuan Adat

Menurut Devi, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat adat khususnya perempuan adat dalam mengambil segala kebijakan pada proses pembangunan. Pasalnya, hingga saat ini masih kerap terjadi konflik pembangunan di beberapa wilayah adat.

Lindungi Pembela HAM

Lindungi Pembela HAM

Tahun 2020 perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sangat memprihatinkan. Sepanjang tahun ini Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melakukan pemantauan terhadap berbagai kasus serangan terhadap aktivis Pembela HAM, para aktivis, pengacara, jurnalis, tokoh masyarakat adat dan pemuka agama, yang terlibat melakukan aktivitas pemajuan HAM dan pembelaan lingkungan di Tanah Papua.

Scroll to Top