Presiden Jokowi saat ini tengah menunjukkan dirinya sendiri dengan menjadikan pakaian adat dari Masyarakat Adat Baduy sekadar pembungkus badan, tapi Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala Baduy yang begitu menghormati bumi. Demikian disampaikan oleh Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menanggapi kehadiran Presiden Jokowi saat menghadiri sidang tahunan MPR 2021 dengan mengenakan pakaian adat Baduy.
debtWATCH Indonesia
Pemerintah Sunat Investasi PLN Gegara Khawatir Utang Bejibun
PT PLN (Persero) diminta pemerintah untuk memangkas anggaran investasi tahunan dari Rp 100 triliun menjadi maksimal Rp 75 triliun- Rp 80 triliun. Pasalnya, pemerintah khawatir dengan utang perusahaan listrik pelat merah itu menggunung.
APMDD Statement on the 54th Annual Meeting of the Asian Development Bank
At this 54th annual meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank, we challenge the leadership and staff of the ADB to reflect seriously on its legacy. For more than five decades, the ADB has left a trail of projects that have met strong and persistent resistance from citizens’ groups and peoples movements in many countries across the region. These projects have led to the displacement of communities and brought harm to health, livelihoods and environment.
Net-Zero Emission No Later Than 2050: No Goal is Too Ambitious, No One is Left Behind
21st April 2021, The Thamrin School Summit: Indonesia Civil Society View on Climate Crisis is
held -with representatives from 40 organizations and individuals attended and presented their views. On
behalf of the attendees, we would like to congratulate President Joe Biden and the other World Leaders
for convening the Leader Summit on Climate. It is in our view that the meeting is timely and crucial in
ensuring the global and consolidated efforts as stipulated in Paris Agreement five years ago.
[Press Release] 48 organizations urge JICA and ADB to abandon plans to finance the Hin Kong gas power project in Thailand
48 organizations from more than 15 countries announced a joint statement calling for the Japan International Cooperation Agency (JICA) and Asian Development Bank (ADB) to reject financing the Hin Kong gas power project in Thailand. This project seeks to construct a 1,400 megawatt gas-fired power plant in Muang District of Ratchaburi Province, which will lock in greenhouse gas emissions and stifle the just transition to renewable energy that is needed to address the climate crisis.
Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi
Sebagai bagian dari Rakyat Indonesia yang berjuang bersama Bapak untuk mencegah bahaya krisis iklim terhadap kehidupan rakyat dan pembangunan bangsa, kami memohon kepada Bapak untuk menggunakan kesempatan ini guna menegaskan kembali kepemimpinan Indonesia dalam upaya global untuk mengatasi krisis iklim
Daftar 10 Organisasi Teroris Terkaya di Dunia
Tahun 2017 menjadi tahun yang bertumpah darah, dimana terdapat delapan serangan teroris besar dilakukan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi teroris di dunia. Dilansir dari data Forbes tahun 2017, terdapat 10 organisasi teroris terkaya dan paling berbahaya di dunia dan cara mereka menghasilkan uang.
Butuh Regulasi Khusus Lindungi Hak-hak Kolektif Perempuan Adat
pengetahuan perempuan adat untuk mengelola danau di wilayah adatnya secara kolektif perlu dilindungi. Untuk itu, penguasaan kolektif perempuan adat yang membentuk keadaban dan peradaban masyarakat adat perlu diakui dan dihormati sebagai hak yang secara eksplisit wajib dimuat dalam RUU Masyarakat Adat.
Pentingnya Penjaminan Perlindungan Hak Perempuan Adat Dalam Kebijakan Pembangunan
Perempuan Adat akan terus melantangkan suaranya untuk memastikan bahwa budaya tidak hanya digunakan sebagai symbol dan seremonial semata dengan mendorong tersedianya kebijakan baik melalui Undang-Undang Masyarakat Adat dan aturan lainnya yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Perempuan Adat.
PEREMPUAN AMAN : Pemerintah Harus Perhatikan Perempuan Adat
Menurut Devi, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat adat khususnya perempuan adat dalam mengambil segala kebijakan pada proses pembangunan. Pasalnya, hingga saat ini masih kerap terjadi konflik pembangunan di beberapa wilayah adat.