debtWATCH Indonesia

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meneruskan suatu tradisi yang sudah berlangsung sejak era kolonialisme yaitu akomodasi Hukum yang Hidup atau Hukum Adat ke dalam sistem hukum formal. Dalam bidang hukum pidana, sekalipun sejak tahun 1918 telah dilakukan unifikasi hukum, tidak lantas sama sekali menghapuskan tradisi akomodasi. Dalam era Indonesia merdeka, tradisi akomodasi oleh hukum pidana formal muncul dalam Undang-Undang Darurat No. 1/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Persoalan mendasar dalam konstruksi Hukum yang Hidup di RUU KUHP terutamanya disebabkan oleh tidak akuratnya RUU ini dalam memahami Hukum yang Hidup dalam masyarakat, karakter serta metode-metode pengakomodasiannya. Dengan kata lain, jika RUU KUHP ingin menunjukkan penghormatan terhadap hukum adat dan sekaligus memastikan penghormatan tersebut sejalan dengan koridor kebangsaan dan kemanusiaan, maka penting bagi RUU ini untuk memaknai Hukum yang Hidup dari perspektif ‘pluralisme hukum’

Pelaksanaan Reforma Agraria harus menempatkan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, sosial, budaya dan menjamin penghidupan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan gender.

Atas nama Masyarakat Sipil yang memberikan perhatian kepada Agenda Reforma Agraria di Indonesia dengan ini menyerukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan tujuh rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan pada Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7. Rekomendasi tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Bali Nusa Dua Convention Centre pada Jumat (27/5)

Pengesahan UU TPKS tidak terlepas dari keberanian korban yang telah menyuarakan dengan berani pengalaman-pengalamanmya dalam mengklaim keadilan, kebenaran dan mendapatkan pemulihan. Kini, kita semua perlu mengawal pelaksanaan UU TPKS sehingga dapat mencapai tujuan pembentukannya, dan juga memastikan perubahan hukum dan kebijakan lain yang relevan dapat segera mengikuti, termasuk RKUHP.

Koalisi Indonesia bebas Asap (KIBAS) menyerahkan petisi  “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Segera Melakukan Investigasi Terhadap Perusahaan Penyebab Krisis Kabut Asap dan Perubahan Iklim Untuk Bertanggung Jawab Dalam Melakukan Pemulihan”.
Tentu kita sadar bahwa ketentuan tentang hak untuk memperoleh udara bersih tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini secara khusus memberikan warga negara jaminan atas lingkungan yang bersih, termasuk di dalamnya untuk dapat bernapas secara lancar tanpa sakit di kerongkongan dan dada. Namun, konsesi lahan sawit dan operasi perusahaan lainnya yang secara konstan membakar hutan pada tahun 2015, menyebabkan Indonesia mengalami krisis kabut asap terparah dalam hampir dua dekade.

Pada 2015, Indonesia mengalami krisis kabut asap terparah dalam hampir dua dekade akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di mana lebih dari 2,6 juta hektar terbakar dari bulan Juni hingga Oktober, yang mana 869.754 hektar merupakan lahan gambut. 112 kabupaten/kota di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Papua Barat terkena dampak kabut asap, meracuni puluhan juta jiwa, sedikitnya 556.945 kasus penyakit pernapasan akut (ISPA), termasuk pneumonia dan asma, diperkirakan menyebabkan 100.300 kematian dini di seluruh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Melalui surat terbuka rakyat Indonesia ini, kami meminta Bapak menginstruksikan anggota DPR-RI dari Partai Golkar untuk mendukung kejelasan pembahasan RUU PPRT dan mendukung proses penyusunan dan pengesahan RUU TPKS di parlemen, sebagai bentuk komitmen Partai Golkar terhadap hak atas keadilan bagi korban dan masyarakat marjinal.

Pernyataan Sikap dan Seruan Aliansi Perempuan BangkitDalam rangka Peringatan Hari HAM 10 Desember 2021 dan Peringatan Hari Perempuan Pembela HAM Lemahnya Penegakan Hukum serta Urgensi Pengesahan Kebijakan Berperspektif Gender sebagai bagian dari Upaya Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Indonesia Sejak pernyataan sikap Aliansi Perempuan Bangkit pada 2019, dimana kami menuntut berbagai hal terkait situasi perubahan sosial politik di Indonesia […]

Peringatan ini masuk dalam  rangkaian  16 Hari Kampanye 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) yakni kampanye internasional  penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.  Kampanye ini dimulai 25 November dan ditutup pada  10 Desember di Hari Hak Asasi Manusia (HAM)