Month: December 2021

Menuntut Pertanggungjawaban Dampak Multidimensi Atas Kabut Asap di Kalimantan Tengah

Menuntut Pertanggungjawaban Dampak Multidimensi Atas Kabut Asap di Kalimantan Tengah

Koalisi Indonesia bebas Asap (KIBAS) menyerahkan petisi  “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Segera Melakukan Investigasi Terhadap Perusahaan Penyebab Krisis Kabut Asap dan Perubahan Iklim Untuk Bertanggung Jawab Dalam Melakukan Pemulihan”.
Tentu kita sadar bahwa ketentuan tentang hak untuk memperoleh udara bersih tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini secara khusus memberikan warga negara jaminan atas lingkungan yang bersih, termasuk di dalamnya untuk dapat bernapas secara lancar tanpa sakit di kerongkongan dan dada. Namun, konsesi lahan sawit dan operasi perusahaan lainnya yang secara konstan membakar hutan pada tahun 2015, menyebabkan Indonesia mengalami krisis kabut asap terparah dalam hampir dua dekade.

PETISI “KOMNAS HAM Segera Melakukan Investigasi Terhadap Perusahaan Penyebab Krisis Kabut Asap dan Perubahan Iklim Untuk Bertanggung Jawab Dalam Melakukan Pemulihan”

PETISI “KOMNAS HAM Segera Melakukan Investigasi Terhadap Perusahaan Penyebab Krisis Kabut Asap dan Perubahan Iklim Untuk Bertanggung Jawab Dalam Melakukan Pemulihan”

Pada 2015, Indonesia mengalami krisis kabut asap terparah dalam hampir dua dekade akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di mana lebih dari 2,6 juta hektar terbakar dari bulan Juni hingga Oktober, yang mana 869.754 hektar merupakan lahan gambut. 112 kabupaten/kota di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Papua Barat terkena dampak kabut asap, meracuni puluhan juta jiwa, sedikitnya 556.945 kasus penyakit pernapasan akut (ISPA), termasuk pneumonia dan asma, diperkirakan menyebabkan 100.300 kematian dini di seluruh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Surat Terbuka Untuk Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar

Surat Terbuka Untuk Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar

Melalui surat terbuka rakyat Indonesia ini, kami meminta Bapak menginstruksikan anggota DPR-RI dari Partai Golkar untuk mendukung kejelasan pembahasan RUU PPRT dan mendukung proses penyusunan dan pengesahan RUU TPKS di parlemen, sebagai bentuk komitmen Partai Golkar terhadap hak atas keadilan bagi korban dan masyarakat marjinal.

Pernyataan Sikap dan Seruan Aliansi Perempuan Bangkit

Pernyataan Sikap dan Seruan Aliansi Perempuan Bangkit

Pernyataan Sikap dan Seruan Aliansi Perempuan BangkitDalam rangka Peringatan Hari HAM 10 Desember 2021 dan Peringatan Hari Perempuan Pembela HAM Lemahnya Penegakan Hukum serta Urgensi Pengesahan Kebijakan Berperspektif Gender sebagai bagian dari Upaya Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Indonesia Sejak pernyataan sikap Aliansi Perempuan Bangkit pada 2019, dimana kami menuntut berbagai hal terkait situasi perubahan sosial politik di Indonesia […]

Scroll to Top