Month: June 2022

Brief Paper: Hukum Yang Hidup dalam RUU KUHP

Brief Paper: Hukum Yang Hidup dalam RUU KUHP

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meneruskan suatu tradisi yang sudah berlangsung sejak era kolonialisme yaitu akomodasi Hukum yang Hidup atau Hukum Adat ke dalam sistem hukum formal. Dalam bidang hukum pidana, sekalipun sejak tahun 1918 telah dilakukan unifikasi hukum, tidak lantas sama sekali menghapuskan tradisi akomodasi. Dalam era Indonesia merdeka, tradisi akomodasi oleh hukum pidana formal muncul dalam Undang-Undang Darurat No. 1/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Persoalan mendasar dalam konstruksi Hukum yang Hidup di RUU KUHP terutamanya disebabkan oleh tidak akuratnya RUU ini dalam memahami Hukum yang Hidup dalam masyarakat, karakter serta metode-metode pengakomodasiannya. Dengan kata lain, jika RUU KUHP ingin menunjukkan penghormatan terhadap hukum adat dan sekaligus memastikan penghormatan tersebut sejalan dengan koridor kebangsaan dan kemanusiaan, maka penting bagi RUU ini untuk memaknai Hukum yang Hidup dari perspektif ‘pluralisme hukum’

Seruan Masyarakat Sipil atas Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia

Seruan Masyarakat Sipil atas Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia

Pelaksanaan Reforma Agraria harus menempatkan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, sosial, budaya dan menjamin penghidupan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan gender.

Atas nama Masyarakat Sipil yang memberikan perhatian kepada Agenda Reforma Agraria di Indonesia dengan ini menyerukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Scroll to Top