Berita

Butuh Regulasi Khusus Lindungi Hak-hak Kolektif Perempuan Adat

pengetahuan perempuan adat untuk mengelola danau di wilayah adatnya secara kolektif perlu dilindungi. Untuk itu, penguasaan kolektif perempuan adat yang membentuk keadaban dan peradaban masyarakat adat perlu diakui dan dihormati sebagai hak yang secara eksplisit wajib dimuat dalam RUU Masyarakat Adat.

PEREMPUAN AMAN : Pemerintah Harus Perhatikan Perempuan Adat

Menurut Devi, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat adat khususnya perempuan adat dalam mengambil segala kebijakan pada proses pembangunan. Pasalnya, hingga saat ini masih kerap terjadi konflik pembangunan di beberapa wilayah adat.

Pemerintah Dinilai Kurang Perhatikan Perempuan Adat

Pemerintah dianggap abai dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat secara signifikan, termasuk kaum perempuan.Hal itu ditekankan Pengorganisasian Perempuan Adat melalui Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aman).

Siaran Pers

Lindungi Pembela HAM

Tahun 2020 perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sangat memprihatinkan. Sepanjang tahun ini Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melakukan pemantauan terhadap berbagai kasus serangan terhadap aktivis Pembela HAM, para aktivis, pengacara, jurnalis, tokoh masyarakat adat dan pemuka agama, yang terlibat melakukan aktivitas pemajuan HAM dan pembelaan lingkungan di Tanah Papua.

Vonis JRX : Hakim Terjebak didalam Penafsiran “Pasal Karet” UU ITE

Kami menilai bahwa vonis yang dijatuhkan hakim kepada Jerinx tersebut menjadi preseden buruk bagi kondisi penghormatan dan perlindungan Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat. Kasus ini sekaligus menambah rentetan panjang korban dari pasal karet UU ITE. Selama ini, korban UU ITE memiliki latar belakang yang terbilang cukup beragam, mulai dari buruh, aktivis/pegiat sosial, mahasiswa, dosen/akademisi dll.

Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Agustus. Momen bersejarah bagi Masyarakat Adat ditandai dengan keberhasilan menyuarakan kepentingannya di forum Internasional pada tahun 1994. Pada gilirannya perjuangan Masyarakat Adat di dalam pertemuan global mendorong adanya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP, United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples).

Letter on Debt Justice-Global Week Of Action For Debt Cancellation October 10-17

The Covid19 pandemic has severely impacted on the health, safety and survival of hundreds of millions of people. Communities worldwide are being pushed deeper into poverty, precarious existence and inequality – with the massive loss of paid and self employment and Livelihoods and further limiting of access to food, water and sanitation, adequate housing, education, health service and other basic needs.

Menuntut Tanggung Jawab Bank Dunia/IMF Dalam Pilihan Model Pembangunan

Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil di Indonesia bersepakat untuk mengadakan “People Summit on Alternative Development” sebagai respon atas Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali, pada 8-10 Oktober 2018 mendatang. “People Summit on Alternative Development ini dimaksudkan antara lain untuk mengkonsolidasikan suara-suara dari masyarakat sipil nasional dan global yang selama tiga dekade kritis terhadap kebijakan dan program Bank Dunia/IMF”, ujar Hamong Santono dari INFID

Pernyataan Sikap: Dialog Nasional Menimbang Sawit, Mengembalikan Kejayaan Kelapa Rakyat

Dialog Nasional yang dilakukan oleh Sawit Watch bersama dengan Serikat Kelapa Indonesia (SKI) pada 2 April 2018 di Jakarta dengan menghadirkan Prof Dr. Ir. Nelso Pomalingo,M.Pd sebagai Ketua Assosiasi Kepala-Kepala Daerah Pendukung Kelapa (KOPEK) dan anggota KOPEK lainnya. Pada dialog tersebut dihasilkan petisi nasional yang meminta semua pihak untuk tidak menyebut sawit sebagai kelapa, atau tidak menggunakan kata kelapa didepan kata sawit. Adapun alasannya adalah menggunakan kata kelapa untuk sawit:

ARUM’s Advocacy on ADB Project- Integrated Citarum Water Resource Management Investment Project (ICWRMIP) – up date

People’s Alliance for Citarum (ARUM) is a network of Civil Society Organizations and Individual who concern upon the livelihood of Citarum River, so that this river could be used for the people’s welfare, as mandated on Indonesian Constitution article 33 (UUD 1945). ARUM has done monitoring to ICWRMIP since February 2008, and have contacted our National Planning Bureau, Ministry of Public Works, Office on Citarum River (BBWS), and also ADB management as efforts in gaining information related to the ICWRMIP planning of project implementation.

Scroll to Top