Berita

Inilah Daftar Investor yang Merusak Hutan Dunia

Koalisi organisasi nirlaba Forests and Finance merilis data terbarunya soal pembiyaan korporat di seluruh dunia yang dinilai merisikokan hutan. Rahmawati Retno Winarni dari Forests and Finance mengatakan, investor secara global menyimpan USD 41,5 miliar dalam bentuk obligasi dan saham yang merisikokan hutan, per 2021.

Pemerintah Sunat Investasi PLN Gegara Khawatir Utang Bejibun

PT PLN (Persero) diminta pemerintah untuk memangkas anggaran investasi tahunan dari Rp 100 triliun menjadi maksimal Rp 75 triliun- Rp 80 triliun. Pasalnya, pemerintah khawatir dengan utang perusahaan listrik pelat merah itu menggunung.

Daftar 10 Organisasi Teroris Terkaya di Dunia

Tahun 2017 menjadi tahun yang bertumpah darah, dimana terdapat delapan serangan teroris besar dilakukan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi teroris di dunia. Dilansir dari data Forbes tahun 2017, terdapat 10 organisasi teroris terkaya dan paling berbahaya di dunia dan cara mereka menghasilkan uang.

Butuh Regulasi Khusus Lindungi Hak-hak Kolektif Perempuan Adat

pengetahuan perempuan adat untuk mengelola danau di wilayah adatnya secara kolektif perlu dilindungi. Untuk itu, penguasaan kolektif perempuan adat yang membentuk keadaban dan peradaban masyarakat adat perlu diakui dan dihormati sebagai hak yang secara eksplisit wajib dimuat dalam RUU Masyarakat Adat.

Siaran Pers

Pengesahan RUU TPKS: Pastikan Implementasi Terobosan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Pengesahan UU TPKS tidak terlepas dari keberanian korban yang telah menyuarakan dengan berani pengalaman-pengalamanmya dalam mengklaim keadilan, kebenaran dan mendapatkan pemulihan. Kini, kita semua perlu mengawal pelaksanaan UU TPKS sehingga dapat mencapai tujuan pembentukannya, dan juga memastikan perubahan hukum dan kebijakan lain yang relevan dapat segera mengikuti, termasuk RKUHP.

Menuntut Pertanggungjawaban Dampak Multidimensi Atas Kabut Asap di Kalimantan Tengah

Koalisi Indonesia bebas Asap (KIBAS) menyerahkan petisi  “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Segera Melakukan Investigasi Terhadap Perusahaan Penyebab Krisis Kabut Asap dan Perubahan Iklim Untuk Bertanggung Jawab Dalam Melakukan Pemulihan”.
Tentu kita sadar bahwa ketentuan tentang hak untuk memperoleh udara bersih tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini secara khusus memberikan warga negara jaminan atas lingkungan yang bersih, termasuk di dalamnya untuk dapat bernapas secara lancar tanpa sakit di kerongkongan dan dada. Namun, konsesi lahan sawit dan operasi perusahaan lainnya yang secara konstan membakar hutan pada tahun 2015, menyebabkan Indonesia mengalami krisis kabut asap terparah dalam hampir dua dekade.

PETISI “KOMNAS HAM Segera Melakukan Investigasi Terhadap Perusahaan Penyebab Krisis Kabut Asap dan Perubahan Iklim Untuk Bertanggung Jawab Dalam Melakukan Pemulihan”

Pada 2015, Indonesia mengalami krisis kabut asap terparah dalam hampir dua dekade akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di mana lebih dari 2,6 juta hektar terbakar dari bulan Juni hingga Oktober, yang mana 869.754 hektar merupakan lahan gambut. 112 kabupaten/kota di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Papua Barat terkena dampak kabut asap, meracuni puluhan juta jiwa, sedikitnya 556.945 kasus penyakit pernapasan akut (ISPA), termasuk pneumonia dan asma, diperkirakan menyebabkan 100.300 kematian dini di seluruh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Surat Terbuka Untuk Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar

Melalui surat terbuka rakyat Indonesia ini, kami meminta Bapak menginstruksikan anggota DPR-RI dari Partai Golkar untuk mendukung kejelasan pembahasan RUU PPRT dan mendukung proses penyusunan dan pengesahan RUU TPKS di parlemen, sebagai bentuk komitmen Partai Golkar terhadap hak atas keadilan bagi korban dan masyarakat marjinal.

Pernyataan Sikap dan Seruan Aliansi Perempuan Bangkit

Pernyataan Sikap dan Seruan Aliansi Perempuan BangkitDalam rangka Peringatan Hari HAM 10 Desember 2021 dan Peringatan Hari Perempuan Pembela HAM Lemahnya Penegakan Hukum serta Urgensi Pengesahan

Merayakan Hari Perempuan Pembela HAM Internasional: 29 November 2021

Peringatan ini masuk dalam  rangkaian  16 Hari Kampanye 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) yakni kampanye internasional  penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.  Kampanye ini dimulai 25 November dan ditutup pada  10 Desember di Hari Hak Asasi Manusia (HAM)

Pakaian Adatnya Dipakai, Masyarakat Adatnya Digusur

Presiden Jokowi saat ini tengah menunjukkan dirinya sendiri dengan menjadikan pakaian adat dari Masyarakat Adat Baduy sekadar pembungkus badan, tapi Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala Baduy yang begitu menghormati bumi. Demikian disampaikan oleh Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menanggapi kehadiran Presiden Jokowi saat menghadiri sidang tahunan MPR 2021 dengan mengenakan pakaian adat Baduy.

APMDD Statement on the 54th Annual Meeting of the Asian Development Bank

At this 54th annual meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank, we challenge the leadership and staff of the ADB to reflect seriously on its legacy. For more than five decades, the ADB has left a trail of projects that have met strong and persistent resistance from citizens’ groups and peoples movements in many countries across the region. These projects have led to the displacement of communities and brought harm to health, livelihoods and environment.

Net-Zero Emission No Later Than 2050: No Goal is Too Ambitious, No One is Left Behind

21st April 2021, The Thamrin School Summit: Indonesia Civil Society View on Climate Crisis is
held -with representatives from 40 organizations and individuals attended and presented their views. On
behalf of the attendees, we would like to congratulate President Joe Biden and the other World Leaders
for convening the Leader Summit on Climate. It is in our view that the meeting is timely and crucial in
ensuring the global and consolidated efforts as stipulated in Paris Agreement five years ago.

[Press Release] 48 organizations urge JICA and ADB to abandon plans to finance the Hin Kong gas power project in Thailand

48 organizations from more than 15 countries announced a joint statement calling for the Japan International Cooperation Agency (JICA) and Asian Development Bank (ADB) to reject financing the Hin Kong gas power project in Thailand. This project seeks to construct a 1,400 megawatt gas-fired power plant in Muang District of Ratchaburi Province, which will lock in greenhouse gas emissions and stifle the just transition to renewable energy that is needed to address the climate crisis.

Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi

Sebagai bagian dari Rakyat Indonesia yang berjuang bersama Bapak untuk mencegah bahaya krisis iklim terhadap kehidupan rakyat dan pembangunan bangsa, kami memohon kepada Bapak untuk menggunakan kesempatan ini guna menegaskan kembali kepemimpinan Indonesia dalam upaya global untuk mengatasi krisis iklim

LindungiPembelaHAM

Tahun 2020 perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sangat memprihatinkan. Sepanjang tahun ini Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melakukan pemantauan terhadap berbagai kasus serangan terhadap aktivis Pembela HAM, para aktivis, pengacara, jurnalis, tokoh masyarakat adat dan pemuka agama, yang terlibat melakukan aktivitas pemajuan HAM dan pembelaan lingkungan di Tanah Papua.

Scroll to Top