Utang Baru dari ADB #Citarum

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Sebulir Gandum, Segudang Derita

Buku pendek yang sedang anda baca ini merangkum persoalan
yang sangat penting dan besar dalam politik ekonomi pangan
Indonesia. Melalui gandum sebagai satu titik bidik, para penulis
memaparkan bagaimana skenario politik ekonomi Amerika Serikat
dalam mendorong ekonomi Indonesia agar terintegrasi dalam
sistem ekonomi global. Indonesia lemah berhadapan dengan pasar
bahkan sebagian perannya telah digantikan oleh pasar seperti dalam
memenuhi kebutuhan pangan dengan memilih impor daripada
menyokong kemampuan rakyatnya untuk memproduksi pangan.

Briefing Paper: Komitmen Penuh Tanda Tanya, Pandangan Kritis Masyarakat Sipil atas INDCs Indonesia

Pada tanggal 30 Agustus 2015 yang lalu, Pemerintah Indonesia lewat Dewan Pengarah PerubahanIklim telah mempublikasikan Draft Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) yangakan di-submit pada tanggal 20 September 2015 ke Sekretariat UNFCCC. Pengumpulan insesungguhnya sudah mundur dari batas waktu yang ditentukan pada COP 20 di Lima, Peru yangmentargetkan Maret 2015 sebagai batas waktu pengumpulan INDCs.

Akuntabilitas Bank Dunia: Skema Watsal dalam UU SDA vs odious Debt

Lahirnya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sangat kental dengan kepentingan Bank Dunia untuk mendorong liberalisasi pengelolaan sumber daya air. Diawali dengan studi Bank Dunia tentang sumber daya air di Indonesia pada tahun 1997 yang menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera mengadakan perubahan dalam pendekatan, cara pandang dan implementasi pengelolaan sumber daya air.

Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Salah satu persyaratan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah kewajiban untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang oleh badan usaha. Kewajiban untuk penempatan dana jaminan ini, ditempatkan beriringan dengan kewajiban pascatambang dan reklamasinya. Pengaturan dana jaminan ini logis, karena dalam praksisnya pun kepatuhan untuk pemulihan pascatambang itu sendiri rendah dengan minimnya pengawasan dan persoalan tata kelola pertambangan secara umum. Sehingga, apabila reklamasi dan pascatambang tidak dilaksanakan oleh perusahaan pemilik IUP, sesuai dengan rencana yang telah disetujui,maka Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota boleh menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yang telah disetorkan oleh perusahaan tersebut.

Tackling forestry corruption in Indonesia: Lessons from KPK prosecutions

The Indonesian Corruption Eradication Commission has successfully prosecuted more than 600 defendants in corruption cases since 2004, but only about 5% of these defendants were charged for offences related to the forestry sector. The Indonesian government has initiated various preventive policies to reduce rapid deforestation and preserve the sustainable allocation and use of land. However, the prosecution of corrupt acts has fallen short of indicting the involved companies and seizing all proceeds of crime.

Utang Baru dari ADB #Citarum

Meski proposal belum dibuat, Bank Pembangunan Asia(ADB)menyatakan siap menambah pinjaman untuk Indonesia. Berdasarkan strategi dan program Bank Pembangunan Asia 2006-2009 untuk Indonesia, ada tiga pinjaman program dan lima pinjaman proyek yang akan diproses tahun ini. Nilai pinjaman itu US$ 1 miliar. Namun, menurut Departemen Keuangan, utang yang diajukan bukan termasuk pinjaman baru. Utang itu adalah bagian dari pinjaman US$ 1,65 miliaryang dialokasikan untuk menutup defisit APBN tahun 2008.

Resettlement Plan of ICWRMIP, Worth For or Worthless #Citarum

Currently, ADB is preparing for being the donor of Integrated Citarum Water Resources Management Project. It is listed that there will be 4 tranches for this project. For overall project there will be a 500 million USD loan in MFF scheme. There is no clarity upon how the government of Indonesia and ADB would spend the all loan. The detail plan seems only for the first tranche, which the ADB has agreed to disburse 60 million USD for rehabilitation west Tarum Canal that probably would affect Bekasi and Karawang area. The loan contract is expected on November 2008.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2013 #Citarum

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDA WS Citarum pada umumnya menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009-2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan diantaranya yaitu belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan pencemaran limbah domestic di sungai citarum semakin buruk seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat penyimpangan yang diduga menganduk unsur perbuatan melawan hokum tindak pidana lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dampak Perubahan Iklim Terhadap DAS Citarum #Citarum

Keadaan manajemen air di Indonesia pada saat ini termasuk dalam kategori yang kurang baik. Bila dibiarkan hal ini akan menyebabkan persoalan yang tidak menguntungkan, oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan yang sistematis dan terencana. Pendekatan yang setengahsetengah dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak akan menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan secara lingkungan. Para pengambil keputusan dan pihak-pihak yang berwenang membutuhkan suatu kajian yang dapat menjembatani latar belakang keilmuan diantara mereka sehingga mereka bisa memformulasi suatu keputusan yang seimbang dan harmonis antara fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi dari sumber daya air.

Scroll to Top