debtWATCH Indonesia

Membangun pengawasan sosial masyarakat dalam pengelolaan dana publik, untuk melakukan pendidikan populer tentang globalisasi dan utang luar negeri.

Siaran Pers

Vonis JRX : Hakim Terjebak didalam Penafsiran “Pasal Karet” UU ITE

Kami menilai bahwa vonis yang dijatuhkan hakim kepada Jerinx tersebut menjadi preseden buruk bagi kondisi penghormatan dan perlindungan Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat. Kasus ini sekaligus menambah rentetan panjang korban dari pasal karet UU ITE. Selama ini, korban UU ITE memiliki latar belakang yang terbilang cukup beragam, mulai dari buruh, aktivis/pegiat sosial, mahasiswa, dosen/akademisi dll.

Arsip & Publikasi

Artikel

Tulisan yang bersumber dari pandangan pribadi maupun organisasi di luar dWI yang relevan dengan visi misi dWI.

Kliping

Informasi, data dan berita yang berhubungan dan mendukung kerja-kerja dWI.

Buku

Berisi publikasi terbitan dWI maupun mitra kerja jaringan dWI.

Opini

Mengapa SAFEnet dan Komnas HAM tidak bereaksi soal IDI vs JRX?

Dua unggahan JRX di akun instagramnya di atas dan emotikon babi yang dipersoalkan jaksa dalam sidang peradilan yang masih berlangsung ini. Atas kedua unggahan tersebut JRX dijerat pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan serta merta ditahan sejak tingkat kepolisian tanggal 13 Agustus 2020,

Mie Instan, Paket Bantuan Pangan dan Kedaulatan Pangan

Bantuan Pangan untuk mereka yang terdampak Covid-19 sudah mulai diberikan sejak awal Maret. Gerakan ini mulanya diinisiasikan oleh warga untuk menolong sesama. Di Jakarta, sasaran utama adalah para pengemudi Ojek on line (Ojol) yang drastis kehilangan pendapatan hariannya karena banyak orang memilih berdiam di rumah. Kemudian para tukang sayur, pedagang keliling, maupun mereka yang tidak mampu lagi mencari makan karena sumber kehidupannya terputus.

Kebijakan Swasembada Pangan di Indonesia

Pada era pemerintahan Soeharto kebutuhan pangan Indonesia diukur dengan ketersediaan beras. Politik pertanian dan revolusi hijau tahun 1960-an merubah pola konsumsi sebagian besar penduduk Indonesia Timur, dari jagung dan sagu ke beras (Simatau, 2001: 35). Tujuannya pola konsumsi penduduk Indonesia menjadi seragam, yaitu konsumsi beras. Beras kemudian menjadi tolak ukur ketercukupan pangan pokok di Indonesia. Sementara konsumsi pangan di Indonesia sesungguhnya sangat beragam, asupan karbohidrat juga bisa sagu, jagung, ubi, dan umbi lainnya.

Aktivitas

Perayaan Ulang Tahun dWI ke-20

Dalam rangka ulang tahun debtWATCH Indonesia yang ke-20 dan sebagai bentuk syukur dan solidaritas, maka kami membagi-bagikan masker kepada mereka yang membutuhkan. Pembagian masker dilakukan

Scroll to Top