Pesta UMKM: Apa Kabar Kita?

Maklumat “Pesta UMKM: Apa Kabar Kita? yang terbit di tanggal 20 November 2022 menegaskan pentingnya kehadiran pemimpin yang menghormati martabat warga, menjaga dan menguatkan kapasitas warga untuk hidup, menghidupkan ruang-ruang komunikasi, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjaga kedaulatan negara.
Rakyat baik-baik saja dan akan tampil lebih baik jika kreativitas dan kapasitas rakyat untuk memelihara dirinya tidak dilucuti dengan berbagsi aturan yang menghambat dan tindakan yang represif.

Membaca dan mempercakapkan, refleksi kisah-kisah pandem bersama kawan-kawan komunitas Tumbuh Bersama dan Hangout Community. Kegiatan digelar Minggu sore, 31 Juli 2022, di Taman Tepian Sungai

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meneruskan suatu tradisi yang sudah berlangsung sejak era kolonialisme yaitu akomodasi Hukum yang Hidup atau Hukum Adat ke dalam sistem hukum formal. Dalam bidang hukum pidana, sekalipun sejak tahun 1918 telah dilakukan unifikasi hukum, tidak lantas sama sekali menghapuskan tradisi akomodasi. Dalam era Indonesia merdeka, tradisi akomodasi oleh hukum pidana formal muncul dalam Undang-Undang Darurat No. 1/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.