debtWATCH Indonesia

Membangun pengawasan sosial masyarakat dalam pengelolaan dana publik, untuk melakukan pendidikan populer tentang globalisasi dan utang luar negeri.

Global Alliance Against Globalization

Siaran Pers

Lindungi Pembela HAM

Tahun 2020 perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sangat memprihatinkan. Sepanjang tahun ini Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melakukan pemantauan terhadap berbagai kasus serangan terhadap aktivis Pembela HAM, para aktivis, pengacara, jurnalis, tokoh masyarakat adat dan pemuka agama, yang terlibat melakukan aktivitas pemajuan HAM dan pembelaan lingkungan di Tanah Papua.

Vonis JRX : Hakim Terjebak didalam Penafsiran “Pasal Karet” UU ITE

Kami menilai bahwa vonis yang dijatuhkan hakim kepada Jerinx tersebut menjadi preseden buruk bagi kondisi penghormatan dan perlindungan Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat. Kasus ini sekaligus menambah rentetan panjang korban dari pasal karet UU ITE. Selama ini, korban UU ITE memiliki latar belakang yang terbilang cukup beragam, mulai dari buruh, aktivis/pegiat sosial, mahasiswa, dosen/akademisi dll.

Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Agustus. Momen bersejarah bagi Masyarakat Adat ditandai dengan keberhasilan menyuarakan kepentingannya di forum Internasional pada tahun 1994. Pada gilirannya perjuangan Masyarakat Adat di dalam pertemuan global mendorong adanya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP, United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples).

Arsip & Publikasi

Artikel

Tulisan yang bersumber dari pandangan pribadi maupun organisasi di luar dWI yang relevan dengan visi misi dWI.

Kliping

Informasi, data dan berita yang berhubungan dan mendukung kerja-kerja dWI.

Buku

Berisi publikasi terbitan dWI maupun mitra kerja jaringan dWI.

Opini

Kenapa (bukan) Gandum?

Skenario masuknya gandum ke dalam pasar bahan pangan Indonesia dimulai sejak diberlakukan dan diterimanya program kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat dengan nama program PL480 pada tahun 1969. PL 480 adalah kebijakan pemerintah AS untuk memberikan bantuan komoditas pertanian kepada negara-negara berkembang baik melalui tangan negara atau langsung kepada sektor swasta dengan skema yang bermacam-macam, mulai dari bantuan hibah hingga kredit konsesional. Program bantuan PL480 ini pada awalnya juga dikenal sebagai food for peace program (Program Pangan untuk Perdamaian).

Menempatkan Perempuan Adat dalam Mosaik Negara Bangsa Indonesia

23 tahun lalu saya menulis kondisi masyarakat adat dalam tulisan yang berjudul “Penghancuran secara sistematis sistem-sistem adat oleh kelompok dominan” Dalam tulisan itu saya menggambarkan bagaimana terjadi penolakan atas eksistensi masyarakat adat, hampir di semua lini kehidupan; di bidang pendidikan, di agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Mendorong Perubahan Paradigma Energi; Dari Energi Fosil Menuju Tata Kelola Energi Terbarukan Ramah Lingkungan

Sejak lama bangsa ini memiliki ketergantungan akut terhadap energi fossil, booming minyak bumi di awal tahun 1970an membuat Indonesia boros terhadap energi fossil, disambung dengan booming batubara di era tahun 1990an membuat abai terhadap upaya pengembangan energi terbarukan. Padahal sebagai energi yang senantiasa tersedia di alam penggunaan energi ini tidak perlu khawatir akan ketersediaan sumbernya karena alam akan secara “bijak” akan memperbaharuinya selama proses, metode dan pengelolaannya dilakukan dengan baik dan benar.

#Citarum

Rangkuman Artikel, Siaran Pers, Kiliping & Laporan, Opini, dan Buku sebagai project monitoring advokasi Integrated Citarum Water Resource Management Investment Project (ICWRMIP).

Aktivitas

Simposium Perempuan Adat “MENAKAR JAMINAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN ADAT DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN”

Disitu Kami lahir, Darah Kami tumpah disitu, Kami dibesarkan disitu dan Kami memang hidup darisitu (wilayah adat) (Perempuan Adat Aru, Kepuluan Maluku) Pengorganisasian Perempuan Adat melalui Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) menegaskan bahwa Negara telah abai dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat yang secara signifikan memperdalam eksklusi dan diskriminasi pada Perempuan Adat. Tidak tersedianya dokumen negara yang dapat dirujuk secara resmi mengenai Perempuan Adat, ketiadaan data terpilah berdasarkan etnis, gender, kelompok umur dan kerentanan Perempuan Adat (Masyarakat Adat) menunjukkan Perempuan Adat masih tidak terlihat dalam beragam ruang.

Perayaan Ulang Tahun dWI ke-20

Dalam rangka ulang tahun debtWATCH Indonesia yang ke-20 dan sebagai bentuk syukur dan solidaritas, maka kami membagi-bagikan masker kepada mereka yang membutuhkan. Pembagian masker dilakukan

Scroll to Top