Lahirnya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sangat kental dengan kepentingan Bank Dunia untuk mendorong liberalisasi pengelolaan sumber daya air. Diawali dengan studi Bank Dunia tentang sumber daya air di Indonesia pada tahun 1997 yang menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera mengadakan perubahan dalam pendekatan, cara pandang dan implementasi pengelolaan sumber daya air.
Salah satu persyaratan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah kewajiban untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang oleh badan usaha. Kewajiban untuk penempatan dana jaminan ini, ditempatkan beriringan dengan kewajiban pascatambang dan reklamasinya. Pengaturan dana jaminan ini logis, karena dalam praksisnya pun kepatuhan untuk pemulihan pascatambang itu sendiri rendah dengan minimnya pengawasan dan persoalan tata kelola pertambangan secara umum. Sehingga, apabila reklamasi dan pascatambang tidak dilaksanakan oleh perusahaan pemilik IUP, sesuai dengan rencana yang telah disetujui,maka Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota boleh menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yang telah disetorkan oleh perusahaan tersebut.
The Indonesian Corruption Eradication Commission has successfully prosecuted more than 600 defendants in corruption cases since 2004, but only about 5% of these defendants were charged for offences related to the forestry sector. The Indonesian government has initiated various preventive policies to reduce rapid deforestation and preserve the sustainable allocation and use of land. However, the prosecution of corrupt acts has fallen short of indicting the involved companies and seizing all proceeds of crime.
Meski proposal belum dibuat, Bank Pembangunan Asia(ADB)menyatakan siap menambah pinjaman untuk Indonesia. Berdasarkan strategi dan program Bank Pembangunan Asia 2006-2009 untuk Indonesia, ada tiga pinjaman program dan lima pinjaman proyek yang akan diproses tahun ini. Nilai pinjaman itu US$ 1 miliar. Namun, menurut Departemen Keuangan, utang yang diajukan bukan termasuk pinjaman baru. Utang itu adalah bagian dari pinjaman US$ 1,65 miliaryang dialokasikan untuk menutup defisit APBN tahun 2008.
Currently, ADB is preparing for being the donor of Integrated Citarum Water Resources Management Project. It is listed that there will be 4 tranches for this project. For overall project there will be a 500 million USD loan in MFF scheme. There is no clarity upon how the government of Indonesia and ADB would spend the all loan. The detail plan seems only for the first tranche, which the ADB has agreed to disburse 60 million USD for rehabilitation west Tarum Canal that probably would affect Bekasi and Karawang area. The loan contract is expected on November 2008.
Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDA WS Citarum pada umumnya menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009-2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan diantaranya yaitu belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan pencemaran limbah domestic di sungai citarum semakin buruk seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat penyimpangan yang diduga menganduk unsur perbuatan melawan hokum tindak pidana lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
Keadaan manajemen air di Indonesia pada saat ini termasuk dalam kategori yang kurang baik. Bila dibiarkan hal ini akan menyebabkan persoalan yang tidak menguntungkan, oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan yang sistematis dan terencana. Pendekatan yang setengahsetengah dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak akan menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan secara lingkungan. Para pengambil keputusan dan pihak-pihak yang berwenang membutuhkan suatu kajian yang dapat menjembatani latar belakang keilmuan diantara mereka sehingga mereka bisa memformulasi suatu keputusan yang seimbang dan harmonis antara fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi dari sumber daya air.
Air lebih dari sekedar kebutuhan dasar manusia. Air merupakan sesuatu senyawa yang sangat vital, tak tergantikan dalam menjamin keberlangsungan hidup segenap mahluk, termasuk manusia. Air secara intrinsik terkait dengan hak-hak asasi utama, seperti hak hidup, hak atas pangan dan hak atan kesehatan. Hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang secara universal melekat pada setiap manusia sejak dia dilahirkan sebagai manusia.
