Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

9 Umbi Pengganti Gandum

November 27, 2020

Data sejak 20 tahun lalu menunjukkan angka impor pangan Indonesia terus terjadi dan cenderung semakin meningkat. Akibatnya, walau ketersediaan pangan cukup untuk kebutuhan dalam negeri, namun posisinya sangat rentan, karena ketersediaan pangan kita sangat tergantung dari impor, di mana ketersediaan dan harga jual pangan sangat tergantung dari pasar luar negeri.

Informasi ini disampaikan sebagai bagian dari kampanye kedaulatan pangan, dengan mencari dan memasarkan alternatif pengganti gandum. Bersama informasi ini kami telah menerbitkan Lembar Informasi Tolak Gandum, Flyer “Kenapa Tidak Gandum?”, dan card campaign Kedaulatan Pangan.

Sebulir Gandum, Segudang Derita

November 27, 2020

Buku pendek yang sedang anda baca ini merangkum persoalan yang sangat penting dan besar dalam politik ekonomi pangan Indonesia. Melalui gandum sebagai satu titik bidik, para penulis memaparkan bagaimana skenario politik ekonomi Amerika Serikat dalam mendorong ekonomi Indonesia agar terintegrasi dalam sistem ekonomi global. Indonesia lemah berhadapan dengan pasar bahkan sebagian perannya telah digantikan oleh pasar seperti dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan memilih impor daripada menyokong kemampuan rakyatnya untuk memproduksi pangan.

Briefing Paper: Komitmen Penuh Tanda Tanya, Pandangan Kritis Masyarakat Sipil atas INDCs Indonesia

November 25, 2020

Pada tanggal 30 Agustus 2015 yang lalu, Pemerintah Indonesia lewat Dewan Pengarah PerubahanIklim telah mempublikasikan Draft Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) yangakan di-submit pada tanggal 20 September 2015 ke Sekretariat UNFCCC. Pengumpulan insesungguhnya sudah mundur dari batas waktu yang ditentukan pada COP 20 di Lima, Peru yangmentargetkan Maret 2015 sebagai batas waktu pengumpulan INDCs.

Akuntabilitas Bank Dunia: Skema Watsal dalam UU SDA vs odious Debt

November 25, 2020

Lahirnya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sangat kental dengan kepentingan Bank Dunia untuk mendorong liberalisasi pengelolaan sumber daya air. Diawali dengan studi Bank Dunia tentang sumber daya air di Indonesia pada tahun 1997 yang menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera mengadakan perubahan dalam pendekatan, cara pandang dan implementasi pengelolaan sumber daya air.

Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

November 24, 2020

Salah satu persyaratan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah kewajiban untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang oleh badan usaha. Kewajiban untuk penempatan dana jaminan ini, ditempatkan beriringan dengan kewajiban pascatambang dan reklamasinya. Pengaturan dana jaminan ini logis, karena dalam praksisnya pun kepatuhan untuk pemulihan pascatambang itu sendiri rendah dengan minimnya pengawasan dan persoalan tata kelola pertambangan secara umum. Sehingga, apabila reklamasi dan pascatambang tidak dilaksanakan oleh perusahaan pemilik IUP, sesuai dengan rencana yang telah disetujui,maka Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota boleh menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yang telah disetorkan oleh perusahaan tersebut.

Tackling forestry corruption in Indonesia: Lessons from KPK prosecutions

November 24, 2020

The Indonesian Corruption Eradication Commission has successfully prosecuted more than 600 defendants in corruption cases since 2004, but only about 5% of these defendants were charged for offences related to the forestry sector. The Indonesian government has initiated various preventive policies to reduce rapid deforestation and preserve the sustainable allocation and use of land. However, the prosecution of corrupt acts has fallen short of indicting the involved companies and seizing all proceeds of crime.

Utang Baru dari ADB #Citarum

November 10, 2020

Meski proposal belum dibuat, Bank Pembangunan Asia(ADB)menyatakan siap menambah pinjaman untuk Indonesia. Berdasarkan strategi dan program Bank Pembangunan Asia 2006-2009 untuk Indonesia, ada tiga pinjaman program dan lima pinjaman proyek yang akan diproses tahun ini. Nilai pinjaman itu US$ 1 miliar. Namun, menurut Departemen Keuangan, utang yang diajukan bukan termasuk pinjaman baru. Utang itu adalah bagian dari pinjaman US$ 1,65 miliaryang dialokasikan untuk menutup defisit APBN tahun 2008.

Resettlement Plan of ICWRMIP, Worth For or Worthless #Citarum

November 10, 2020

Currently, ADB is preparing for being the donor of Integrated Citarum Water Resources Management Project. It is listed that there will be 4 tranches for this project. For overall project there will be a 500 million USD loan in MFF scheme. There is no clarity upon how the government of Indonesia and ADB would spend the all loan. The detail plan seems only for the first tranche, which the ADB has agreed to disburse 60 million USD for rehabilitation west Tarum Canal that probably would affect Bekasi and Karawang area. The loan contract is expected on November 2008.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2013 #Citarum

November 10, 2020

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDA WS Citarum pada umumnya menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009-2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan diantaranya yaitu belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan pencemaran limbah domestic di sungai citarum semakin buruk seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat penyimpangan yang diduga menganduk unsur perbuatan melawan hokum tindak pidana lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.