Is water ‘really’ for all?: Orchestrated water crisis created by ADB and similar institutions

As water has become scarce every day, financial institutions, such as the Asian Development Bank (ADB), have been pushing governments to embrace the private sector in managing their water resources. The ADB, as one of the leading multilateral development banks in Asia, has been financing diverse water sector projects from drinking water and irrigation to the construction of large storage and cleaning of rivers.

Approved in 2001, ADB’s Water Policy has been criticized by civil society for promoting water as a commodity instead of acknowledging it as a basic human right. The Bank’s “Water Financing Program” program has been closely monitored for its strong bias towards private sector participation in managing the elixir of life, converting water from being one of the commons to an economic good.

This year, the ADB has presented its draft water operational framework for 2011-2020. With its own notion of water resources being submitted to severe stress, ADB offers several modalities in managing water, providing a much larger role for the private sector. Coupled with structural reforms as part of the conditionalities that will go as mandatory with its financial assistance, a great threat is looming over the relevance of local communities, farmers’ organizations, local water associations, and other people’s organizations in managing water resources. And with its pro-business agenda and corporate approach, the different cultural values Asians have for water may soon be neglected. In such a scenario, would water still be for all?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

National Slum Upgrading Project (NSUP): Proyek Mengusir Orang Miskin di Perkotaan (Studi Kasus di Sulawesi Selatan)

KOTAKU adalah proyek pemerintah pusat yang tertera di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Proyek yang juga dikenal dengan sebutan National Slum Upgrading Project ini menarget 269 Kota di 34 provinsi, termasuk Kota Makassar. Proyek ini diketahui dibiayai oleh Bank Dunia dan AIIB melalui skema utang dan
saat ini tengah berjalan di Kota Makassar.

Komentar dan Rekomendasi atas Dokumen Program/Rencana Investasi Kehutanan

Kami adalah jaringan masyarakat sipil yang mempunyai perhatian pada isu keadilan penguasaan sumber daya alam di Indonesia dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan pengalaman kami dalam bekerja dengan komunitas yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan alam warisan leluhur, ada banyak persoalan agraria dan sumber daya alam yang dialami komunitas-komunitas tersebut. Kami juga telah melihat ada banyak masalah dalam pengurusan sumber daya alam oleh pemerintah. Perhatian dan pengalaman tersebut menjadi landasan bagi kami untuk memeriksa setiap rencana yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di republik ini, termasuk di sektor kehutanan.

Utang Baru dari ADB

Meski proposal belum dibuat, Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan siap menambah pinjaman untuk Indonesia. Berdasarkan strategi dan program Bank Pembangunan Asia 2006-2009 untuk Indonesia, ada tiga pinjaman program dan lima pinjaman proyek yang akan diproses tahun ini. Nilai pinjaman itu US$ 1 miliar. Namun, menurut Departemen Keuangan, utang yang diajukan bukan termasuk pinjaman baru. Utang itu adalah bagian dari pinjaman US$ 1,65 miliar yang dialokasikan untuk menutup defisit APBN tahun 2008