Rabu, 12 Agustus 2020, Jerinx, pemilik akun IG @jrxsid menurut pemberitaan sejumlah kanal media online resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal
Kepada Yth. 1. Ketua Baleg DPR RI 2. Ketua dan Anggota Panja RUU Masyarakat Adat 3. Ketua-Ketua Fraksi DPR RI Di,- Jakarta Dengan Hormat,
Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil di Indonesia bersepakat untuk mengadakan “People Summit on Alternative Development” sebagai respon atas Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali, pada 8-10 Oktober 2018 mendatang. “People Summit on Alternative Development ini dimaksudkan antara lain untuk mengkonsolidasikan suara-suara dari masyarakat sipil nasional dan global yang selama tiga dekade kritis terhadap kebijakan dan program Bank Dunia/IMF”, ujar Hamong Santono dari INFID
Dialog Nasional yang dilakukan oleh Sawit Watch bersama dengan Serikat Kelapa Indonesia (SKI) pada 2 April 2018 di Jakarta dengan menghadirkan Prof Dr. Ir. Nelso Pomalingo,M.Pd sebagai Ketua Assosiasi Kepala-Kepala Daerah Pendukung Kelapa (KOPEK) dan anggota KOPEK lainnya. Pada dialog tersebut dihasilkan petisi nasional yang meminta semua pihak untuk tidak menyebut sawit sebagai kelapa, atau tidak menggunakan kata kelapa didepan kata sawit. Adapun alasannya adalah menggunakan kata kelapa untuk sawit:
50 Tahun ADB Melakukan Pemiskinan: Indonesia Keluar dari ADB Jakarta, 7 Mei 2017. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia membantah klaim pencapaian 50 tahun ADB dan menuntut Indonesia untuk
People’s Alliance for Citarum (ARUM) is a network of Civil Society Organizations and Individual who concern upon the livelihood of Citarum River, so that this river could be used for the people’s welfare, as mandated on Indonesian Constitution article 33 (UUD 1945). ARUM has done monitoring to ICWRMIP since February 2008, and have contacted our National Planning Bureau, Ministry of Public Works, Office on Citarum River (BBWS), and also ADB management as efforts in gaining information related to the ICWRMIP planning of project implementation.
The eyes of the international and national levels are currently focused on the Citarum as the longest “dustbin” in the world and need of immediate action. Unfortunately, the government’s program to rehabilitate the Citarum watershed is still in an unclear orientation, even tends tmerely securing the water supply for Jakarta. ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) as one way to address these issues has been designed by the National Development Planning Agency (Bappenas) and Asian Development Bank (ADB) since 2005. Subsequently in December 2008, the ADB Board of Directors approved funding scheme (read: debt) amounted to 500 million USD. The program is being divided into 4 tranches for the next 15 years through Multitranche Financing Facility (MFF). In 2009, the first tranche of the loan of Rp. 50 billion was disbursed.
Mata dunia Internasional dan nasional saat ini sedang tertuju pada Citarum sebagai “tempat sampah” terpanjang di dunia dan membutuhkan upaya perbaikan segera. Sayangnya, program yang dilakukan pemerintah dalam merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum masih tidak jelas orientasinya, bahkan terindikasi hanya semata-mata untuk mengamankan pasokan air bersih bagi operator swasta pengelola layanan air minum Jakarta. ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) sebagai salah satu cara untuk menjawab persoalan tersebut telah dicanangkan oleh Bappenas dan Asian Development Bank (ADB) sejak tahun 2005. Selanjutnya pada tahun Desember 2008, Dewan Direktur ADB menyetujui skema pendanaan (baca: hutang) sebesar 500 juta USD.
Petisi
Pesan untuk Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB): Agar tidak menyetujui ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program) sampai terjadi perbaikan-perbaikan yang terukur.
Dokumen-dokumen pelindung dan persiapan proyek tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan ADB sendiri. Resiko sosial jauh lebih besar daripada potensi keuntungan dari rencana hutang ini.
The appointment of Boediono as vice president candidate simply emphasized that SBY administration has chosen neo-liberal path campaigned by international financial institutions such as Asian Development Bank (ADB) and World Bank (WB). The decision brought to Indonesia’s dependency on debts, while not all projects funded by those debts are effective and profitable. One of the debt-based projects being monitored is ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program), a Citarum river basin management project that will soon receive US$500 million loan from ADB.
Penunjukkan Boediono sebagai calon Wakil Presiden oleh SBY, semakin meneguhkan bahwa kepemimpinan SBY memilih jalan neo-liberal yang diusung oleh kekuatan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia (WB). Yang pada akhirnya menyandarkan pembangunan negeri ini terus-menerus pada kucuran utang. Padahal tidak setiap proyek yang didanai utang tepat sasaran dan bermanfaat. Salah satu proyek utang yang sedang dipantau dan berpotensi bermasalah adalah ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program), proyek pengelolaan DAS Citarum yang akan mendapat kucuran dana utang sebesar 500 juta USD dari ADB.